BAB 13 G30S/PKI dan DI/TII

A. Peristiwa Madiun PKI:

        1. Awal Peristiwa

Pemberontakan PKI di Madiun dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap hasil Perjanjian Renville yang sangat merugikan Indonesia. Perjanjian Renville membuat Amir Syarifudin harus menyerahkan mandat perdana menteri kepada presiden Soekarno. Amir Syarifudin yang tidak puas kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). Selain itu kebijakan Reorganisasi-Rasionalisasi (Re-RA) angkatan perang yang dilakukan oleh Kabinet Hatta membuat cemas tentara dari orang-orang PKI.Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September – Desember 1948 antara pemberontak komunis PKI dan TNI. Peristiwa ini dipimpin oleh Amir Syarifudin dan Musso. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya Negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Kota Madiun. Amir Syarifudin adalah mantan perdana mentri yang mendatangi perjanjian Renville.Musso adalah tokoh PKI yang pernah gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia-Belanda pada tahun 1926

2.      Front Demokrasi Rakyat (FDR):

FDR ini dibentuk oleh Amir Syariffudin dan didukung oleh Partai Sosialis Indonesia ,Pemuda Sosialis Indonesia ,PKI dan Sertral Organisasi Buruh Indonesia (SOBSI).Aksi – aksi FDR :

1.Melancarkan propaganda anti pemerintah

2. Mengadakan pemelakukan pembunuhan – pembunuhan (Kolonel Sutarto 2 Juli 1948 , Dr.Moerwadi 13 September 1948)

     3.Mengadakan pemoogokan – pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan – perusahaan

3.      Pengacauan di Solo

Aksi pengacauan di Solo yang dilakukan PKI ini selanjutnya meluas dan mencapai puncaknya pada tanggal 18 september 1948. PKI berhasil menguasai madiun dan sekitarnya seperti ,blora ,rembang ,pati ,kudus ,purwodadi ,ponorogo ,dan trenggalek.PKI mengumumkan dirinya sebagai soviet republik indonesia.Pemberontakan PKI di madiun bertujuan meruntuhkan pemerintahan di RI yang berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 yang akan di ganti dengan pemerintahan yang berdasarkan komunis .

4.      Awal Pemberantasan Peristiwa Madiun

Kekuatan penggempur musso di gempur dari 2 arah : Dari barat oleh pasukan Divisi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot Soebroto, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Wilayah II (Semarang-Surakarta) tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari Divisi Siliwangi.Sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari Divisi I, di bawah pimpinan Kolonel Soengkono, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, tanggal 19 September 1948, serta pasukan Mobile Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, di bawah pimpinan M. Yasin.

5.      Akhir Peristiwa Madiun PKI

Panglima Besar Soedirman menyampaikan kepada pemerintah, bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Muso dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung Muso dapat dihancurkan dalam waktu singkat.Tanggal 30 September 1948, kota Madiun  dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat, bertemu di hotel Merdeka di Madiun. Namun pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga tidak dapat segera ditangkap.Baru pada akhir bulan November 1948 seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Muso tewas atau dapat ditangkap. Sebelas pimpinan kelompok kiri, termasuk Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948 di makam Ngalihan, atas perintah Kol. Gatot Subroto.

B.      Peristiwa DI/TII Jawa Barat

1.      Terbentuknya DI/TII

Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang artinya adalah "Rumah Islam" . Sebab dibentuknya DI/TII karena kekecewaan Kartosuwiryo atas Ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara.Proklamasi Negara Islam Indonesia.Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip Ketuhanan memegang peran utama.

DI/TII Dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk memproduk undang-undang yang berlandaskan                                                                                                                       syari’at Islam,dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur’an dan Hadits Shahih.Ini dimulai pada 7 Agustus 1942 oleh sekelompok milisi Muslim, dikoordinasikan oleh seorang politisi Muslim radikal karismatik, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat dan dideklarasikan pada 7 Agustus 1949.Kelompok ini mengakui syariat islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini telah menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dariJemaah Islamiyah ke kelompok agama non-kekerasan.Ketika pasukan Siliwangi berhijrah,DI/TII dapat leluasa melakukan gerakannya dengan membakar rumah rakyat,membongkar rel kereta api, menyiksa dan merampok harta penduduk.Akan tetapi setelah pasukan Siliwangi mengadakn long march ke Jawa Barat,gerombolan DI/TII ini harus berhadapan dengan pasukan Siliwangi

2.      Faktor Penghambat Penumpasan DI/TII Jawa Barat

Usaha untuk menumpas  pemberontakan DI/TII ini memerlukan waktu yang lama disebabkan oleh beberapa faktor ,yakni :1. Medannya berupa daerah pegunungan – pegunungan sehingga sangat mendukung pasukkan DI/TII untuk bergerilya

 2. Pasukan Kartosuwiryo dapat bergerak dengan leluasa di kalangan rakyat

 3. Pasukan DI/TII mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda ,antara lain  pemilik – pemilik perkebunan dan para pendukung negara Pasundan

4.Suasana politik yang tidak stabil dan sikap  beberapa kalangan  partai politik telah mempersulit usaha – usaha pemulihan keamanan

       3. Penumpasan DI/TII Jawa Barat

 Tahun 1960 pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi “Pagar Betis” dan operasi                            “Baratayudha” pada 4 Juni 1962. Kartosuwiryo beserta para pengawalnya dapat ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi “Baratayudha” di Gunung Geber,Majalaya,Jawa Barat. Kartosuwiryo oleh Makamah Angkatan Darat dijatuhi hukuman mati sehingga pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dapat dipadamkan

C.     Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah

1.      Awal Pemberontakan

Sebab dari peristiwa DI/TII Jawa Tengah adalah setelah Kartosuwiryo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII), Amir Fatah menyatakan bergabung dengan DI/TII dan Jawa Tengah menjadi bagian NII. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu di bagian utara, yang bergerak di daerah Tegal, Brebes dan Pekalongan. Inti kekuataanya adalah pasukan Hizbullah yang dibentuk di Tegal,1946 dan pada 23 Agustus 1949, Amir Fatah memproklamasikan berdirinya Darul Islam dan menyatakan brgabung dengan DI/TII S.M.kartosuwiryo.

2.      Alasan Perubahan Sikap Amir Fatah

DI/TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah. Semula ia bersikap setia pada RI, namun kemudian sikapnya berubah dengan mendukung Gerakan DI/TII. Perubahan sikap tersebut disebabkan oleh beberapa alasan:                      

1. terdapat persamaan ideologi antara Amir Fatah dengan S.M.,Kartosuwiryo   yaitu keduanya menjadi pendukung setia Ideologi Islam                                                                                                                                              

2. Amir Fatah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur Pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal-Brebes telah terpengaruh oleh "orang-orang Kiri", dan mengganggu perjuangan umat Islam                                           3. Adanya pengaruh "orang-orang Kiri" tersebut, Pemerintah RI dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir Fatah dan para pendukungnya selama itu di daerah Tegal-Brebes. Bahkan kekuasaan yang telah dibinanya sebelum Agresi Militer II, harus diserahkan kepda TNI di bawah Wongsoatmojo.                                                                                                               4. adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wonsoatmojo. Hingga kini Amir Fatah dinilai sebagai pembelot baik oleh negara RI maupun umat muslim Indonesia.

D. Pemberontakan DI/TII Di Kabupaten kabupaten kecil di Jawa Tengah dan akhir pemberontakan di/tii jawa tengah

             1. Pemberontakan Kebumen

Di Kebumen terjadi peristiwa serupa oleh “Angkatan Umat Islam (AUI)” dipimpin Kyai Moh. Mahudz Abdurachman yang dikenal sebagai “Romo Pusat”atau Kyai Sumolangu.Untuk menumpas pemberontakan ini memerlukan lebih dari tiga bulan

2.Pemberontakan di Kudus dan Magelang                                  

Untuk pemberontakan di Kudus dan Magelang yang dilakukan oleh Batalyon 426 yang bergabung dengan DI/TII padda 1951 untuk menumpas pemberontakan itu,pemerintah melakukan “operasi Merdeka Timur’ yang dipimpin LetKol Soeharto dan Komandan Brigade Pragolo

3.      Akhir DI/TII Jawa Tengah

Untuk menumpas pemberontakan ini ,pada Januari 1950 pemerintah melakukan operasi “Gerakan Benteng Negara” dipimpin LetKol Sarbini(yang selanjutnya diganti oleh LetKol M.Bachrun dan kemudian LetKol A.Yani. Gerakan operasi ini dinamai dengan pasukan “Banteng Raider”Pada 1952 kekuatan Batalyon pemberontak tersebut daapat dihancurkan dan sisanya lari ke Jawa Barat dan ke daerah GBN.

E.     Peristiwa DI/TII Aceh

1.      Pernyataan penggabungan Aceh dengan Negara Islam Indonesia oleh Daud Bereueh                                                  

Penyebab pemberontakan DI/TII di Aceh adalah kekecewaan Daud karena penurunan status Aceh dari Daerah Istimewa menjadi karesidenan di bawah provinsi Sumatera Utara. Pemberontakan DI/TII di Aceh dimulai dengan "Proklamasi" Daud Beureueh bahwa Aceh merupakan bagian "Negara Islam Indonesia" di bawah pimpinan Imam Kartosuwirjo pada tanggal 20 September 1953.Daud Beureueh pernah memegang jabatan sebagai "Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh" sewaktu agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Sebagai mantan Gubernur Militer Daud tidak kesulitan dalam mencari pengikut. Untuk beberapa waktu lamanya Daud Beureuh dan pengikut-pengikutnya dapat mengusai sebagian besar daerah Aceh termasuk sejumlah kota.

2.      Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh

Dalam menghadapi pemberontakan DI/TII di Aceh ini semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata. Selanjutnya atas prakarsa Kolonel M.Yasin,Panglima daerah militer Iskandar Muda,Padantanggal 17-21 Desember 1962 diselenggarakan “musyawarah kerukunan rakyat Aceh”yang mendapat dukungan dari tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan DI/TII di Aceh dapat dipadamkan.

F.      Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan

1.                Tuntutan Kahar Muzakar

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar Penyebab dari pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan adalah ketidakpuasan Kahar Muzakar terhadap kebijakan pemerintah mengenai rasionalisasi militer. Pada Tanggal 30 April 1950 Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS (APRIS).Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan.

2.                Pendekatan kepada Kahar Muzakar

Pemerintah melakukan pendekatan kepada Kahar Muzakar dengan menaikkan pangkatnya akan tetapi pada tanggal 17 Agustus 1951 Kahar Muzakar dan anak buahnnya melarikan diri ke hutan dan melakukan aksi dengan melakukan teror  terhadap rakyat

3.                Penggabungan Kahar Muzakar dengan DI/TII

Kahar Muzakkar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953

4.                Penumpasan DI/TII Sulawesi Selatan

Untuk Menghadapi Pemberontakan ini,pmerintah melakukan operasi militer.Baru pada bulan Februari 1965 Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan ABRI (TNI-POLRI) dalam sebuah baku tembak.

G.    Peristiwa DI/TII Kalimantan Selatan

1.      Awal Pemberontakan

Penyebab pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan  adalah pembentukan gerakan Kesatuan Rakyat Yang Tertindas (KRYT) oleh Ibnu Hajar. Pada bulan Oktober 1950 DI/ TII juga tercatat melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Para pemberontak melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan ABRI (TNI-POLRI)

2.      Pendekatan Kepada Ibnu Hajar

Dalam Menghadapi gerombolan DI/TII tersebut,pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan kepada Ibnu Fajar dengan diberi kesempatan untuk menyerah dan akan diterima ebagai TNI.

3. Pemberontakan kembali oleh Ibnu Hajar

Setelah menyerah dia kembali melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi sehingga pemerintah akhirnya menugaskan pasukan ABRI (TNI-POLRI) untuk menangkap Ibnu Hadjar. Pada akhir tahun 1959 Ibnu Hadjar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati.

H.    Keadaan Sebelum Terjadinya Peristiwa G30S/PKI

1.      Berbagai tantangan besar NKRI dengan Ideologi Pancasila sejak 1959

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Ideologi Pancasila mengahdapi berbagai  tantangan besar sejak tahun 1959 ,ketika Demokrasi Terpimpin dilaksanakan. Pada waktu itu terjadi ketergantungan social politik yang menjadi – jadi. Kondisi politik menjadi panas karena antarpartai politik saling mencurigai ,antarapartai politik dengan ABRI serta antara keduanya dengan Presiden. Mereka saling bersaing untuk berebut pengaruh atau mendominasi.Begitu pula pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi ekonomi sangat memprihatinkan hingga muncul krisis ekonomi nasional. Prinsip Nasakom yang diterapkan waktu itu member peluang kepada PKI dan organisasi pendukungnya untuk memperluas pengaruhnya. Dalam memanfaatkan peluang tersebut PKI menyatakan sebagai partai pejuang bagi perbaikan nasib rakyat dengan janji – janji seperti kenaikan gaji atau upah ,pembagian tanah dan sebagainya .Oleh karena itu PKI banyak mendapatkan pengaruh dari para petani ,buruh kecil atau pegawai rendah sipil maupun militer ,seniman ,wartawan ,guru ,mahasiswa ,dosen ,intelektual  ,dan para perwira ABRI.

2.      Keadaan Politik,ekonomi,sosial dan budaya sebelum peristiwa G30S/PKI

a.      Keadaan Politik sebelum terjadinya peristiwa G 30 S/PKI

Dicannagan Nasakom oleh pemerintah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, membuat paham komunis tumbuh subur. Pengaruh PKI dalam bidang politik pun semakin luas, khususnya dalam kebijakan pemerintah, baik kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri/ pengaruh politik PKI pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain sebagai berikut :

a.    Penempatan golongan komunis melalui konsep Nasakom (Nasionalisasi, Agama dan Komunis)

b.    Semua organisasi yang bersifat anti komunis dibubarkan dan dituduh sebagai anti pemerintah

c.    Dalam politik luar negeri, pemerintah membentuk Poros Jakarta – PhnomPhenh – Hanoi – Beijing – Pyongyang. Poros ini dibentuk pada Agustus tahunn 1965

d.    Indonesia melaksanakan politik mercusuar, yaitu politik yang hanya mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antarbangsa

e.    PKI berusaha menghancurkan lawan-lawan politiknya. Dengan kelicikannya, PKI berhasil menghasut presiden Soekarno untuk mmbubarkan partai Murba, Masyumi, dan PSI

f.    Membagi kekuataan politik dunia menjadi Nefo (New Emerging Force) dan Oldefo (Old Established Forces). Negara-negara yang sedang berkembang yang anti terhadap imperialisme dan kolonialisme termasuk ke dalam Nefo. Sedangkan negara-negara imperialis, kolonialis, dan kapitalis termasuk ke dalam Oldefo

g.    Sejak tanggal 17 September 1963, melakukan konfrontasi dengan Malaysia, yang disebabkan oleh adanya anggapan bahwa Malaysia adalah negara proyek neokolonialisme (Nekolim) Inggris yang dapat membahayakan revolusi Indonesia

h.    Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965, hal ini disebabkan karena dipilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB

              b.Keadaan Ekonomi sebelum terjadinya G 30 S/PKI

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang amat parah. Untuk mengatasi krisis ini, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah melakukan devaluasi uang. Dengan devaluasi itu, uang kertas yang mempunyai nominal Rp 500,00 tinggal menjadi Rp 50,00 dan uang bernilai Rp 1000,00 dihapuskan. Selain melakukan devaluasi uang, pemerintah juga melakukan pembekuan semua simpanan yang melebihi Rp 25.000,00. Tetapi, tindakan pemerintah ini tidak dapat menghentikna kemerosotan ekonomi Indonesia. Akibat kemerosotan ekonomi yang semakin hari semakin dalam, pada tanggal 28 Maret 1963 pemerintah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yang disebut dengan “Deklarasi Ekonomi” atau “Dekon”. Konsepsi “Dekon” ini justru berakibat timbulnya stagnasi (kemandegan) ekonomi Indonesia.

             c. Keadaan Sosial sebelum terjadinya peristiwa G 30 S/PKI

Keadaan sosial sebelum terjadi peristiwa G 30 S/PKI ditandai dengan munculnya aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI dan pendukungnya. Aksi sepihak ini terjadi di Bali, Jawa dan Sumatera Utara. Dalam aksi sepihak ini para petani dan buruh perkebunan yang dibantu oleh para kader PKI dan para pendukungnya memanfaatkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada masa Demokrasi Terpimpin membuat pengaruh PKI menjadi semakin luas.

             d.Keadaan Budaya sebelum terjadinya peristiwa G 30 S/PKI

Pada masa Demokrasi Terpimpin, kegiatan-kegiatan seni budaya diatur oleh pemerintah. Kebudayaan-kebudayaan yang berbau Barat dianggap kebudayaan Nekolim (Neo Kolonialisme) dan dilarang. Dalam usaha mempropagandakan tujuannya, PKI membentuk LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dengan tokohnya juga mengecam penertiban buku-buku, majalah, dan film yang dianggap berbau Barat. Alasdannya buku-buku, majalah, dan film yang berbau Barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk mengimbangi kegiatan PKI di bidang budaya, sekelompok budayawan dan seniman pada tanggal 17 Agustus 1963 membentuk Manifesto Kebudayaan (Manikebu) dan Badan Pendukung Surkanoisme (BPS). Tokoh-tokoh Manikebu, antara lain H.B. Jassin,. Tetapi karena hasutan PKI, Manikebu ini akhirnya dilarang oleh pemerintah. Manikebu dan PBS ini dituduh dibiayai oleh CIA (Badan Intelegen Amerika Serikat).

3.      Perpecahan Militer

Kebijakan-kebijakan Soekarno tersebut hanya memberikan Soekarno beberapa teman dan lebih banyak musuh di negara-negara Barat. Musuh ini terutama mencakup Amerika Serikat dan Inggris Raya, yang mana para investornya semakin marah dengan kebijakan Soekarno menasionalisasi aset tambang mineral, pertanian, dan energi. Karena membutuhkan Indonesia sebagai sekutu dalam Perang Dingin melawan Uni Soviet, Amerika Serikat menciptakan sejumlah hubungan dengan para perwira militer TNI melalui pertukaran dan transaksi senjata. Hal ini memupuk perpecahan di jajaran TNI, dengan Amerika Serikat dan sekutunya mendukung sebuah faksi sayap kanan TNI yang berseberangan terhadap faksi sayap kiri TNI yang mendukung Partai Komunis Indonesia.Ketika Soekarno menolak bantuan pangan dari USAID, sehingga memperburuk kondisi kelaparan, faksi sayap kanan TNI mengadopsi struktur komando regional di mana mereka bisa menyelundupkan bahan pangan untuk memenangkan loyalitas penduduk pedesaan. Dalam upaya untuk membatasi kekuasaan sayap kanan TNI yang meningkat, Partai Komunis Indonesia dan faksi sayap kiri TNI membentuk sejumlah organisasi massa petani dan lainnya.

4.      Pengaruh PKI  terhadap kebijakan pemerintah di semua bidang                                             

Pengaruh PKI yang sangat besar dalam bidang politik berdampak luas terhadap kebijakan pemerintah di semua bidang. Dalam bidang social budaya semua organisasi yang anti PKI dituduh sebagai anti pemerintah. Para seniman yang tergabung dalam kelompok Maniesto Kebudayaan (Manikebu) dibubarkan oleh pemerintah pada bulan Mei 1964. Badan Pendukung Sukarno (BPS) juga dibubarkan oleh pemerintah pada bulan Desember 1964 karena menentang PKI.   

I.       Pemberontakan G30S/PKI dan penanggulanganya

1.      Latar Belakang Pemberontakan G 30 S

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun,foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

2.      Versi Lain Dalang Peristiwa G 30 S ( Enam Versi Dalang Gerakan 30 September (G30S) Tahun 1965 )

Inilah enam versi dalang Gerakan 30 September tahun 1965 yang menyebabkan gugurnya 7 perwira ABRI dan menimbulkan genosida yang menewaskan ribuan orang sipil dengan dalih pembersihan komunis dari Indonesia.

              a. Partai Komunis Indonesia (PKI) : PKI sebagai dalang G30S merupakan versi yang paling populer, paling kuno, dan paling melekat di ingatan dan hati sanubari seluruh rakyat Indonesia. Bahkan singkatan resmi untuk gerakan ini adalah G30S/PKI yang diterjemahkan sebagai Gerakan 30 September oleh PKI. Selama masa Orde Baru setiap malam tanggal 30 September seluruh rakyat Indonesia diwajibkan menonton film kolosal tentang G30S/PKI dengan tujuan mengenang para pahlawan revolusi. Setelah rezim Soeharto tumbang belakangan banyak pendapat yang mengatakan bahwa film tersebut hanyalah propaganda dalam bentuk seluloid, film kolosal sebagai doktrinasi yang melanggengkan kekuasaan Soeharto. Banyak juga ahli sejarah yang mempertanyakan doktrin bahwa PKI sebagai dalang gerakan berdarah ini. Kalau memang PKI memberontak kenapa 3,5 juta anggotanya-yang menjadikan PKI partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan RRC-tidak melawan ketika terjadi pembersihan oleh ABRI? Mengapa partai komunis dengan jumlah anggota terbanyak diantara negara-negara non-komunis itu sangat mudah diruntuhkan dalam waktu beberapa hari saja? Bahkan putusan Mahkamah Militer Luar Biasa saja hanya menyebutkan individu-individu tertentu yang dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup dengan alasan terbukti melakukan makar. Tidak menyebutkan PKI yang melakukan maker.

                  b.Sebagian Perwira Angkatan Darat dengan PKI sebagai Pemain Kedua : Penentangan terhadap versi pertama diungkapkan oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey pada tahun 1966. Mereka berdua mengatakan bahwa G30S berawal dari persoalan intern TNI AD. Dalam teorinya yang kemudian diterbitkan dan dikenal sebagai “Cornell Paper” (1971) beberapa perwira TNI AD dari Kodam IV/Diponegoro kesal melihat para jenderal hidup berfoya-foya di Jakarta. Para perwira dari Jawa Tengah itu kemudian mengajak Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dan PKI dalam menjalankan operasinya. Versi ini agak lemah karena faktanya Brigjen Supardjo berasal dari Kodam Siliwangi demikian pula dengan Mayor Udara Sujono, walaupun memang Untung dan Latief dari Kodam IV/Diponegoro. Maka kemudian versi ini ditengahi oleh Harold Crouch dalam The Army and Politics (1978) yang menolak Cornell Paper dengan mengatakan bahwa inisiatif awal gerakan ini timbul dari tubuh TNI AD sedangkan PKI bertindak sebagai “Pemain Kedua” dengam mengacu pada keterlibatan Sjam Kamaruzaman dan Pono-dari Biro Chusus PKI. Tetapi versi ini pun tidak menjelaskan lebih lanjut tentang mengapa gerakan dirancang dengan buruk dan mengapa selang waktu pengumuman pertama dan kedua berselang 5 jam, padahal kunci kudeta adalah pada kecepatan dan ketepatan waktu.  

                    c. Soekarno : Pada tahun 1974 seorang penulis belanda bernama Antonie Dake meneebitkan pengakuan ajudan Bung Karno, Bambang Widjanarko dalam The Devious Dalang. Dalam pengakuannya Bambang Widjanarko mengatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 1965 Presiden Soekarno memanggil Letkol.Untung dan memerintahkannya mengambil tindakan terhadap jenderal-jenderal yang tidak loyal. Sebenarnya pengakuan Bambang Widjanarko dapat dikonfrontasi dengan keterangan Bung Karno tetapi beliau sudah terlanjur wafat. Belakangan diketahui bahwa pengakuan Bambang Widjanarko hanyalah strategi untuk mencegah bangkitnya pendukun Soekarno dalam pemilihan umum Juli 1971. Hal ini diketahui setelah Bambang Widjanarko akhirnya mengakui sendiri bahwa saat itu ia dipaksa bersaksi demikian. Juga kalau benar bahwa Presiden Soekarno yang memerintahkan penculikan 7 perwira itu, mengapa malam 1 Oktober 1965 beliau tidak langsung menuju Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma-tempat pengumpulan para jenderal yang diculik? Mengapa harus berputar-putar keliling Jakarta seperti orang kebingungan?

                      d. Soeharto :Versi ini pertama kali diungkapkan oleh W.F.Wertheim dalam artikelnya yang berjudul Soeharto and the Untung Coup-The Missing Link (1970). Dikatakan bahwa pada malam 1 Oktober 1965 terjadi pertemuan antara Soeharto dengan Latief dan Letkol Untung-pimpinan tim penculik ketujuh jenderal. Tetapi banyak pula ahli sejarah dan politik yang berpendapat bahwa Soeharto bukan tipe orang jenius yang bisa merancang kudeta secara sistematis. Soeharto hanyalah orang yang sudah tahu sebelum kejadian nahas itu terjadi-melalui pertemuannya dengan Untung dan Latief-sehingga ia menjadi orang yang paling siap. Kesiapannya inilah yang menjadi senjata mematikan untuk menumpas PKI sekaligus merebut kekuasaan dari Soekarno.

                      e. Amerika Melalui Central Intelegence Agency (CIA) : Amerika “gatal” melihat perkembangan PKI di Indonesia. Sebagai “Macan Asia”, berkuasanya komunis di Indonesia bisa menimbulkan efek domino terhadap negara-negara lain di Asia Tenggara. Jika hal ini terjadi maka berarti kiamat bagi Amerika. Hal ini sebenarnya telah disinyalir oleh Bung karno yang dismpaikan dalam pidato Nawaksara (1967) yang menyebut adanya “subversi Nekolim”. Versi ini pada intinya menyatakan bahwa Amerika membujuk TNI AD untuk mengambil kekuasaan dari tangan Soekarno yang pro-komunis dengan membentuk Dewan Jenderal. Isu mengenai Dewan Jenderal-yang sebenarnya belum terbentuk karena TNI AD masih menunggu saat yang tepat-ini membuat PKI khawatir sehingga timbulah tindakan untuk mencegah perebutan kekuasaan oleh TNI AD dengan cara menculik 7 perwira tinggi AD. Tindakan penculikan yang kemudian dihembuskan sebagai tindakan pemberontakan inilah yang kemudian dijadikan dasar tentara-atau Soeharto-untuk membubarkan PKI dan memburu kader-kadernya sampai habis.

                        f. Sjam Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Chusus Central PKI : Versi yang keenam ini adalah versi yang paling mutakhir. Pertama kali disampaikan oleh John Roosa dalam bukunya berjudul Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (2008). Dalam bukunya Roosa mengungkapkan bahwa dalam tubuh PKI sebenarnya tidak ada sistem komando yang terpusat. Dalam tubuh PKI ada 2 kubu yaitu kubu militer (Letkol Untung, Latief, dan Sujono) dan Biro Chusus (Sjam, Pono, dengan Aidit sebagai latar belakang). Memang keberadaan Biro Chusus seperti hantu, tidak terlalu terekspos dan tidak banyak yang tahu karena memang tujuan pembentukannya adalah sebagai badan intelejen, organisasi bawah tanah PKI yang bertugas menyusupi tentara. Badan ini dibentuk oleh Aidit-ketua umum PKI-dan berada langsung di bawah komando Aidit. Sjam memegang peranan penting karena bertindak sebagai penghubung antara pihak Untung dengan Aidit. Sayangnya Sjam tidak benar-benar menjadi penghubung. Banyak laporan di lapangan yang kemudian tidak disampaikan kepada Aidit tetapi justru ditindaklanjuti sendiri. Saat upaya rencana penggagalan Dewan Jenderal disampaikan kepada Presiden Soekarno, beliau menolak tindakan tersebut. Dari sini kubu PKI terpecah menjadi 2. Kubu militer yang dipimpin oleh Letkol Untung ingin mematuhi Bung Karno tetapi kubu Biro Chusus yang dipegang Sjam ingin melanjutkan rencana. Perpecahan yang disebabkan arogansi Sjam ini menyebabkan :

· Lamanya selang waktu antara pengumuman pertama dengan pengumuman selanjutnya. Juga menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama dan kedua sangat drastis. Pagi hari diumumkan bahwa Presiden Soekarno dinyatakan selamat dari rencana Dewan Jenderal. Tetapi siangnya langsung diumumkan pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet. Gagalnya gerakan ini karena ada kerancuan yang nyata antara “menyelamtakan presiden” dengan cara menculik Dewan Jenderal dengan “percobaan kudeta” dengan cara membentuk Dewan Revolusi dan membubarkan kabinet.Dalam versi keenam ini terungkap bahwa sebenarnya G30S lebih tepat dikatakan sebagai aksi-untuk menculik tujuh jenderal dan dihadapkan pada Presiden, bukan gerakan. Sebab, peristiwa ini merupakan aksi sekelompok orang di Jakarta dan Jawa Tengah yang dapat ditumpas dalam waktu singkat. Namun aksi yang berakibat fatal-dengan terbunuhnya enam jenderal-karena perencanaan yang buruk dan arogansi Sjam ini dijadikan dasar oleh Soeharto untuk menumpas PKI sampai ke akar-akarnya. Semisal Sjam Kamaruzaman melaporkan kondisi sebenarnya kepada Aidit bahwa kekuatan mereka belum sempurna, kemudian hanya diputuskan untuk menculik ketujuh jenderal, lalu dihadapkan kepada Presiden unutk dimintai pertanggungjawaban tentang Dewan Jenderal, maka mungkin sejarah akan berkata lain. Mungkin massa akan turun ke jalan menuntut dipecatnya ketujuh jenderal kemudian tokoh-tokoh PKI akan diberikan posisi stratgeis di pemerintahan oleh Presiden Soekarno. Mungkin juga Soeharto tidak akan berkuasa selama 35 tahun di negeri ini. Hanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimunculkan dari fakta sejarah karena sejarah tidak bisa dikembalikan.

3.      Tindakan - Tindakan dalam pelaksanaan pemberontakan PKI

Dalam melaksanakan pemberontakannya, PKI melakukan tindakan-tindakan :

          1.   Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 01.30, Letkol Inf. Untung memberikan perintah pelaksanaan gerakan. Sasaran gerakan adalah para perwira tinggi Angkatan Darat. Kesatuan-kesatuan bersenjata yang bertugas dibagi menjadi 3 pasukan, yaitu :

a)    Pasukan Pasopati dipimpin oleh Lettu If. Dul Arief dengan tugas menculik tujuh perwira tinggi Angkatan Darat

b)   Pasukan Bimasakti dipimpin oleh Kapten Suradi yang bertugas menguasai kota Jakarta

c)    Pasukan Gatotkaca dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukasno berfungsi sebagai pasukan cadangan yang berkedudukan di Lubang Buaya

           2.   Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekitar pukul 03.00 dini hari, PKI menculik dan membunuh perwira-perwira tinggi Angkatan Darat, mereka adalah :

a)    Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat)

b)   Mayor Jenderal S. Parman (Asisten I Men/Pangad)

c)    Mayor Jenderal R. Suprapto (Deputi II Men/Pangad)

d)   Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Men/Pangad)

e)    Brigadir Jenderal Donald Kacus Panjaitan (Asisten IV Men/Pangad)

d)    Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo (Inspktur Kehakiman/Oditu Jenderal TNI-AD)

g)    Letnan Satu Piere Andreas Tendean (Ajudan Menjo Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata)

h)   Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun (Pengawal rumah wakil PMII Dr. J Leimena)

           3.    Menguasai dua buah sarana komunikasi yaitu studio RRI Pusat di Jalan Merdeka Barat dengan Kantor Telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan

          4.   Menyiarkan pengumuman lewat RRI pada tanggal 1 Oktober 1965 tentang :

a)    Adanya Dewan Jenderal yang akan merebut kekuasaan

b)   Dekrit tentang pembentukan Dewan Revolusi di pusat dan di daerah serta pendemisioneran Kabinet Dwikora

c)    Dua buah keputusan Dewan Revolusi, yaitu :

·         Susunan Dewan Revolusi yang beranggotakan 45 orang dengan ketuanya Letnan Kolonel Untung Sutopo

·         Penghapusan pangkat jenderal. Pangkat tertinggi dalam TNI adalah Letnan Kolonel

Di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso (komandan korem 072/Yogyakarta) dan Letnan Kolonel Sugiyono (kepala staf korem 072/Yogyakarta). Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965 oleh pemberontak PKI dari Batalion “L” di Desa Keuntungan. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi.

4. Upaya Penanggulangan G 30 S/PKI

1)    Tanggal 1 Oktober 1965 = Operasi penumpasan G 30 S/PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para Kujang/328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G 30 S/PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana.

2)   Tanggal 2 Oktober 1965 = Pada tanggal 2 Oktober 1965, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edhi Wibowo atas perintah Mayjen Soeharto. Pada pukul 12.00 siang, seluruh tempat itu berhasil dikuasai oleh TNI-AD.

3)   Tanggal 3 Oktober 1965  : Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI-AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral Satu Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G 30 S/PKI, tetapi berhasil melarikan diri didapat keterangan bahwa para perwira TNI-AD tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah _3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya.

4)   Tanggal 4 Oktober 1965 : Pada tanggal 4 Oktober, penggalian Sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali (karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 WIB hingga keesokan hari) yang diteruskan oleh pasukan Para Amfibi KKO-AL dengan disaksikan pemimpin sementara TNI-AD Mayjen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat.

5)   Tanggal 5 Oktober 1965 : Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI-AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat.

6)   Tanggal 6 Oktober 1965 : Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam Sidang Kabinet Dwikora, para perwira TNI-AD tersebut ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi.