A. Peristiwa Madiun PKI:
1.
Awal Peristiwa
Pemberontakan PKI di Madiun dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap
hasil Perjanjian Renville yang sangat merugikan Indonesia. Perjanjian Renville
membuat Amir Syarifudin harus menyerahkan mandat perdana menteri kepada
presiden Soekarno. Amir Syarifudin yang tidak puas kemudian membentuk Front
Demokrasi Rakyat (FDR). Selain itu kebijakan Reorganisasi-Rasionalisasi (Re-RA)
angkatan perang yang dilakukan oleh Kabinet Hatta membuat cemas tentara dari
orang-orang PKI.Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September – Desember 1948 antara
pemberontak komunis PKI dan TNI. Peristiwa ini dipimpin oleh Amir Syarifudin dan Musso. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya
Negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Kota Madiun. Amir Syarifudin adalah mantan perdana mentri yang mendatangi
perjanjian Renville.Musso adalah tokoh PKI yang pernah gagal melakukan
pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia-Belanda pada tahun 1926
2.
Front Demokrasi Rakyat (FDR):
FDR ini dibentuk oleh
Amir Syariffudin dan didukung oleh Partai Sosialis Indonesia ,Pemuda Sosialis
Indonesia ,PKI dan Sertral Organisasi Buruh Indonesia (SOBSI).Aksi – aksi FDR :
1.Melancarkan propaganda
anti pemerintah
2. Mengadakan pemelakukan
pembunuhan – pembunuhan (Kolonel Sutarto 2 Juli 1948 , Dr.Moerwadi 13 September
1948)
3.Mengadakan
pemoogokan – pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan – perusahaan
3.
Pengacauan di Solo
Aksi pengacauan di Solo
yang dilakukan PKI ini selanjutnya meluas dan mencapai puncaknya pada tanggal
18 september 1948. PKI berhasil menguasai madiun dan sekitarnya seperti ,blora
,rembang ,pati ,kudus ,purwodadi ,ponorogo ,dan trenggalek.PKI mengumumkan
dirinya sebagai soviet republik indonesia.Pemberontakan PKI di madiun bertujuan
meruntuhkan pemerintahan di RI yang berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 yang
akan di ganti dengan pemerintahan yang berdasarkan komunis .
4.
Awal Pemberantasan Peristiwa Madiun
Kekuatan penggempur musso
di gempur dari 2 arah : Dari barat oleh pasukan Divisi II di bawah
pimpinan Kolonel Gatot
Soebroto, yang diangkat menjadi
Gubernur Militer Wilayah II (Semarang-Surakarta) tanggal 15 September 1948, serta pasukan
dari Divisi Siliwangi.Sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari Divisi I,
di bawah pimpinan Kolonel Soengkono, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, tanggal
19 September 1948, serta pasukan Mobile Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, di
bawah pimpinan M. Yasin.
5.
Akhir Peristiwa Madiun PKI
Panglima Besar
Soedirman menyampaikan kepada
pemerintah, bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Muso dalam waktu
2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung Muso dapat
dihancurkan dalam waktu singkat.Tanggal 30 September 1948, kota
Madiun dapat dikuasai seluruhnya.
Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat,
bertemu di hotel Merdeka di Madiun. Namun pimpinan kelompok kiri beserta
beberapa pasukan pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah,
sehingga tidak dapat segera ditangkap.Baru pada akhir bulan November 1948
seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Muso tewas atau dapat ditangkap. Sebelas
pimpinan kelompok kiri, termasuk Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948 di makam
Ngalihan, atas perintah Kol. Gatot Subroto.
B. Peristiwa
DI/TII Jawa Barat
1. Terbentuknya
DI/TII
Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan
nama Darul Islam atau DI) yang artinya adalah
"Rumah Islam" . Sebab
dibentuknya DI/TII karena kekecewaan Kartosuwiryo atas Ideologi Pancasila yang
menjadi dasar negara Indonesia. Gerakan ini
bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam
sebagai dasar negara.Proklamasi Negara Islam Indonesia.Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip Ketuhanan memegang peran utama.
DI/TII Dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk memproduk undang-undang
yang berlandaskan
syari’at
Islam,dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur’an dan Hadits
Shahih.Ini dimulai pada 7
Agustus 1942 oleh sekelompok milisi Muslim, dikoordinasikan oleh seorang
politisi Muslim radikal karismatik, Sekarmadji Maridjan
Kartosoewirjo di Desa Cisampah,
Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat dan dideklarasikan pada
7 Agustus 1949.Kelompok ini mengakui syariat islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini telah
menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dariJemaah Islamiyah ke kelompok agama non-kekerasan.Ketika pasukan
Siliwangi berhijrah,DI/TII dapat leluasa melakukan gerakannya dengan membakar
rumah rakyat,membongkar rel kereta api, menyiksa dan merampok harta
penduduk.Akan tetapi setelah pasukan Siliwangi mengadakn long march ke Jawa
Barat,gerombolan DI/TII ini harus berhadapan dengan pasukan Siliwangi
2.
Faktor Penghambat Penumpasan DI/TII Jawa Barat
Usaha untuk menumpas pemberontakan DI/TII ini memerlukan waktu
yang lama disebabkan oleh beberapa faktor ,yakni :1. Medannya berupa daerah
pegunungan – pegunungan sehingga sangat mendukung pasukkan DI/TII untuk
bergerilya
2.
Pasukan Kartosuwiryo dapat bergerak dengan leluasa di kalangan rakyat
3.
Pasukan DI/TII mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda ,antara lain pemilik – pemilik perkebunan dan para
pendukung negara Pasundan
4.Suasana politik yang tidak stabil dan
sikap beberapa kalangan partai politik telah mempersulit usaha –
usaha pemulihan keamanan
3. Penumpasan DI/TII Jawa Barat
Tahun 1960 pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan
operasi “Pagar Betis” dan operasi “Baratayudha” pada 4
Juni 1962. Kartosuwiryo beserta para pengawalnya dapat ditangkap oleh pasukan
Siliwangi dalam operasi “Baratayudha” di Gunung Geber,Majalaya,Jawa Barat. Kartosuwiryo
oleh Makamah Angkatan Darat dijatuhi hukuman mati sehingga pemberontakan DI/TII
di Jawa Barat dapat dipadamkan
C.
Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah
1.
Awal Pemberontakan
Sebab dari peristiwa
DI/TII Jawa Tengah adalah setelah Kartosuwiryo
memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII), Amir Fatah menyatakan bergabung
dengan DI/TII dan Jawa Tengah menjadi bagian NII. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah
yang dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu di bagian utara, yang bergerak
di daerah Tegal, Brebes dan Pekalongan. Inti kekuataanya adalah pasukan
Hizbullah yang dibentuk di Tegal,1946 dan pada 23 Agustus 1949, Amir Fatah
memproklamasikan berdirinya Darul Islam dan menyatakan brgabung dengan DI/TII
S.M.kartosuwiryo.
2. Alasan
Perubahan Sikap Amir Fatah
DI/TII di Jawa Tengah
dipimpin oleh Amir Fatah. Semula ia bersikap setia pada RI, namun kemudian
sikapnya berubah dengan mendukung Gerakan DI/TII. Perubahan sikap tersebut
disebabkan oleh beberapa alasan:
1. terdapat persamaan
ideologi antara Amir Fatah dengan S.M.,Kartosuwiryo yaitu keduanya menjadi pendukung setia
Ideologi Islam
2. Amir Fatah dan para pendukungnya
menganggap bahwa aparatur Pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah
Tegal-Brebes telah terpengaruh oleh "orang-orang Kiri", dan
mengganggu perjuangan umat Islam
3. Adanya pengaruh "orang-orang
Kiri" tersebut, Pemerintah RI dan TNI tidak menghargai perjuangan Amir
Fatah dan para pendukungnya selama itu di daerah Tegal-Brebes. Bahkan kekuasaan
yang telah dibinanya sebelum Agresi Militer II, harus diserahkan kepda TNI di
bawah Wongsoatmojo.
4. adanya perintah penangkapan dirinya oleh
Mayor Wonsoatmojo. Hingga kini Amir Fatah dinilai sebagai pembelot baik oleh
negara RI maupun umat muslim Indonesia.
D. Pemberontakan DI/TII Di Kabupaten kabupaten kecil di Jawa Tengah dan akhir pemberontakan
di/tii jawa tengah
1. Pemberontakan Kebumen
Di Kebumen terjadi
peristiwa serupa oleh “Angkatan Umat Islam (AUI)” dipimpin Kyai Moh. Mahudz
Abdurachman yang dikenal sebagai “Romo Pusat”atau Kyai Sumolangu.Untuk menumpas pemberontakan ini memerlukan lebih dari
tiga bulan
2.Pemberontakan di Kudus
dan Magelang
Untuk pemberontakan di
Kudus dan Magelang yang dilakukan oleh Batalyon 426 yang bergabung dengan DI/TII padda 1951 untuk menumpas
pemberontakan itu,pemerintah melakukan “operasi Merdeka Timur’ yang dipimpin
LetKol Soeharto dan Komandan Brigade Pragolo
3.
Akhir DI/TII Jawa Tengah
Untuk menumpas
pemberontakan ini
,pada Januari 1950 pemerintah melakukan
operasi “Gerakan Benteng Negara” dipimpin LetKol Sarbini(yang selanjutnya
diganti oleh LetKol M.Bachrun dan kemudian LetKol A.Yani. Gerakan operasi ini dinamai dengan pasukan “Banteng Raider”Pada 1952 kekuatan Batalyon
pemberontak tersebut daapat dihancurkan dan sisanya lari ke Jawa Barat dan ke
daerah GBN.
E.
Peristiwa DI/TII Aceh
1. Pernyataan penggabungan
Aceh dengan Negara Islam Indonesia oleh Daud Bereueh
Penyebab pemberontakan
DI/TII di Aceh adalah kekecewaan Daud karena penurunan status Aceh dari Daerah
Istimewa menjadi karesidenan di bawah provinsi Sumatera Utara. Pemberontakan DI/TII di Aceh dimulai
dengan "Proklamasi" Daud Beureueh bahwa Aceh merupakan bagian "Negara Islam
Indonesia" di bawah pimpinan Imam Kartosuwirjo pada tanggal 20 September 1953.Daud Beureueh pernah
memegang jabatan sebagai "Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh"
sewaktu agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Sebagai
mantan Gubernur Militer Daud tidak kesulitan dalam mencari pengikut. Untuk
beberapa waktu lamanya Daud Beureuh dan pengikut-pengikutnya dapat mengusai
sebagian besar daerah Aceh termasuk sejumlah kota.
2.
Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh
Dalam menghadapi
pemberontakan DI/TII di Aceh ini semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata.
Selanjutnya atas prakarsa Kolonel M.Yasin,Panglima daerah militer Iskandar
Muda,Padantanggal 17-21 Desember 1962 diselenggarakan “musyawarah kerukunan
rakyat Aceh”yang mendapat dukungan dari tokoh masyarakat Aceh sehingga
pemberontakan DI/TII di Aceh dapat dipadamkan.
F.
Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan
1.
Tuntutan Kahar Muzakar
Pemberontakan DI/TII di
Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar Penyebab
dari pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan adalah ketidakpuasan Kahar Muzakar
terhadap kebijakan pemerintah mengenai rasionalisasi militer. Pada Tanggal 30 April 1950 Kahar
Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya yang tergabung dalam Komando
Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS
(APRIS).Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan.
2.
Pendekatan kepada Kahar Muzakar
Pemerintah melakukan pendekatan kepada
Kahar Muzakar dengan menaikkan pangkatnya akan tetapi pada tanggal 17 Agustus
1951 Kahar Muzakar dan anak buahnnya melarikan diri ke hutan dan melakukan aksi
dengan melakukan teror terhadap rakyat
3.
Penggabungan Kahar Muzakar dengan DI/TII
Kahar Muzakkar mengubah nama pasukannya
menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI/TII
Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953
4.
Penumpasan DI/TII Sulawesi Selatan
Untuk Menghadapi Pemberontakan
ini,pmerintah melakukan operasi militer.Baru pada bulan Februari 1965 Kahar
Muzakar tertembak mati oleh pasukan ABRI (TNI-POLRI) dalam
sebuah baku tembak.
G.
Peristiwa DI/TII Kalimantan Selatan
1. Awal Pemberontakan
Penyebab pemberontakan
DI/TII Kalimantan Selatan adalah pembentukan gerakan Kesatuan Rakyat Yang Tertindas
(KRYT) oleh Ibnu Hajar. Pada bulan Oktober 1950 DI/ TII juga
tercatat melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Para pemberontak
melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan ABRI (TNI-POLRI)
2. Pendekatan Kepada Ibnu Hajar
Dalam Menghadapi
gerombolan DI/TII tersebut,pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan kepada
Ibnu Fajar dengan diberi kesempatan untuk menyerah dan akan diterima ebagai
TNI.
- Pemberontakan kembali oleh Ibnu Hajar
Setelah menyerah dia kembali melarikan diri dan melakukan
pemberontakan lagi sehingga pemerintah akhirnya menugaskan pasukan ABRI
(TNI-POLRI) untuk menangkap Ibnu Hadjar. Pada akhir tahun 1959 Ibnu Hadjar
beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati.
H. Keadaan Sebelum Terjadinya
Peristiwa G30S/PKI
1. Berbagai
tantangan besar NKRI dengan Ideologi Pancasila sejak 1959
Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan Ideologi Pancasila mengahdapi berbagai tantangan besar sejak tahun 1959 ,ketika
Demokrasi Terpimpin dilaksanakan. Pada waktu itu terjadi ketergantungan social
politik yang menjadi – jadi. Kondisi politik menjadi panas karena antarpartai
politik saling mencurigai ,antarapartai politik dengan ABRI serta antara
keduanya dengan Presiden. Mereka saling bersaing untuk berebut pengaruh atau
mendominasi.Begitu pula pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi ekonomi sangat
memprihatinkan hingga muncul krisis ekonomi nasional. Prinsip Nasakom yang
diterapkan waktu itu member peluang kepada PKI dan organisasi pendukungnya
untuk memperluas pengaruhnya. Dalam memanfaatkan peluang tersebut PKI
menyatakan sebagai partai pejuang bagi perbaikan nasib rakyat dengan janji –
janji seperti kenaikan gaji atau upah ,pembagian tanah dan sebagainya .Oleh
karena itu PKI banyak mendapatkan pengaruh dari para petani ,buruh kecil atau
pegawai rendah sipil maupun militer ,seniman ,wartawan ,guru ,mahasiswa ,dosen
,intelektual ,dan para perwira ABRI.
2.
Keadaan Politik,ekonomi,sosial dan budaya
sebelum peristiwa G30S/PKI
a. Keadaan Politik sebelum terjadinya peristiwa G 30
S/PKI
Dicannagan Nasakom oleh pemerintah setelah
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, membuat paham komunis tumbuh subur. Pengaruh PKI
dalam bidang politik pun semakin luas, khususnya dalam kebijakan pemerintah,
baik kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri/ pengaruh politik PKI
pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain sebagai berikut :
a. Penempatan golongan komunis
melalui konsep Nasakom (Nasionalisasi, Agama dan Komunis)
b. Semua organisasi yang bersifat
anti komunis dibubarkan dan dituduh sebagai anti pemerintah
c. Dalam politik luar negeri,
pemerintah membentuk Poros Jakarta – PhnomPhenh – Hanoi – Beijing – Pyongyang.
Poros ini dibentuk pada Agustus tahunn 1965
d. Indonesia melaksanakan politik
mercusuar, yaitu politik yang hanya mengejar kemegahan di tengah-tengah
pergaulan antarbangsa
e. PKI berusaha menghancurkan
lawan-lawan politiknya. Dengan kelicikannya, PKI berhasil menghasut presiden
Soekarno untuk mmbubarkan partai Murba, Masyumi, dan PSI
f. Membagi kekuataan politik dunia
menjadi Nefo (New Emerging Force) dan Oldefo (Old Established Forces).
Negara-negara yang sedang berkembang yang anti terhadap imperialisme dan
kolonialisme termasuk ke dalam Nefo. Sedangkan negara-negara imperialis,
kolonialis, dan kapitalis termasuk ke dalam Oldefo
g. Sejak tanggal 17 September
1963, melakukan konfrontasi dengan Malaysia, yang disebabkan oleh adanya
anggapan bahwa Malaysia adalah negara proyek neokolonialisme (Nekolim) Inggris
yang dapat membahayakan revolusi Indonesia
h. Indonesia keluar dari PBB pada
tanggal 7 Januari 1965, hal ini disebabkan karena dipilihnya Malaysia sebagai
anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
b.Keadaan Ekonomi sebelum terjadinya G 30 S/PKI
Pada
masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang amat parah.
Untuk mengatasi krisis ini, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah melakukan
devaluasi uang. Dengan devaluasi itu, uang kertas yang mempunyai nominal Rp
500,00 tinggal menjadi Rp 50,00 dan uang bernilai Rp 1000,00 dihapuskan. Selain
melakukan devaluasi uang, pemerintah juga melakukan pembekuan semua simpanan
yang melebihi Rp 25.000,00. Tetapi, tindakan pemerintah ini tidak dapat
menghentikna kemerosotan ekonomi Indonesia. Akibat kemerosotan ekonomi yang
semakin hari semakin dalam, pada tanggal 28 Maret 1963 pemerintah mengeluarkan
landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yang disebut dengan
“Deklarasi Ekonomi” atau “Dekon”. Konsepsi “Dekon” ini justru berakibat
timbulnya stagnasi (kemandegan) ekonomi Indonesia.
c. Keadaan Sosial sebelum
terjadinya peristiwa G 30 S/PKI
Keadaan
sosial sebelum terjadi peristiwa G 30 S/PKI ditandai dengan munculnya aksi
sepihak yang dilancarkan oleh PKI dan pendukungnya. Aksi sepihak ini terjadi di
Bali, Jawa dan Sumatera Utara. Dalam aksi sepihak ini para petani dan buruh
perkebunan yang dibantu oleh para kader PKI dan para pendukungnya memanfaatkan
kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada masa Demokrasi Terpimpin membuat
pengaruh PKI menjadi semakin luas.
d.Keadaan Budaya sebelum terjadinya peristiwa G 30 S/PKI
Pada
masa Demokrasi Terpimpin, kegiatan-kegiatan seni budaya diatur oleh pemerintah.
Kebudayaan-kebudayaan yang berbau Barat dianggap kebudayaan Nekolim (Neo
Kolonialisme) dan dilarang. Dalam usaha mempropagandakan tujuannya, PKI
membentuk LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dengan tokohnya juga mengecam
penertiban buku-buku, majalah, dan film yang dianggap berbau Barat. Alasdannya
buku-buku, majalah, dan film yang berbau Barat tidak sesuai dengan kepribadian
bangsa Indonesia. Untuk mengimbangi kegiatan PKI di bidang budaya, sekelompok
budayawan dan seniman pada tanggal 17 Agustus 1963 membentuk Manifesto
Kebudayaan (Manikebu) dan Badan Pendukung Surkanoisme (BPS). Tokoh-tokoh
Manikebu, antara lain H.B. Jassin,. Tetapi karena hasutan PKI, Manikebu ini
akhirnya dilarang oleh pemerintah. Manikebu dan PBS ini dituduh dibiayai oleh
CIA (Badan Intelegen Amerika Serikat).
3. Perpecahan Militer
Kebijakan-kebijakan Soekarno tersebut
hanya memberikan Soekarno beberapa teman dan lebih banyak musuh di
negara-negara Barat. Musuh ini terutama mencakup Amerika Serikat dan Inggris Raya, yang mana para investornya semakin marah dengan kebijakan
Soekarno menasionalisasi aset tambang
mineral, pertanian, dan energi. Karena membutuhkan Indonesia sebagai sekutu
dalam Perang Dingin melawan Uni Soviet,
Amerika Serikat menciptakan sejumlah hubungan dengan para perwira militer TNI
melalui pertukaran dan transaksi senjata. Hal ini memupuk perpecahan di jajaran
TNI, dengan Amerika Serikat dan sekutunya mendukung sebuah faksi sayap kanan
TNI yang berseberangan terhadap faksi sayap kiri TNI yang mendukung Partai
Komunis Indonesia.Ketika Soekarno menolak bantuan pangan dari USAID, sehingga memperburuk kondisi kelaparan, faksi sayap kanan
TNI mengadopsi struktur komando regional di mana mereka bisa menyelundupkan
bahan pangan untuk memenangkan loyalitas penduduk pedesaan. Dalam upaya untuk
membatasi kekuasaan sayap kanan TNI yang meningkat, Partai Komunis Indonesia dan
faksi sayap kiri TNI membentuk sejumlah organisasi massa petani dan lainnya.
4. Pengaruh
PKI terhadap kebijakan pemerintah di
semua bidang
Pengaruh PKI yang sangat besar dalam
bidang politik berdampak luas terhadap kebijakan pemerintah di semua bidang.
Dalam bidang social budaya semua organisasi yang anti PKI dituduh sebagai anti
pemerintah. Para seniman yang tergabung dalam kelompok Maniesto Kebudayaan
(Manikebu) dibubarkan oleh pemerintah pada bulan Mei 1964. Badan Pendukung
Sukarno (BPS) juga dibubarkan oleh pemerintah pada bulan Desember 1964 karena
menentang PKI.
I. Pemberontakan G30S/PKI dan penanggulanganya
1.
Latar Belakang
Pemberontakan G 30 S
Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5
juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan
serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya,
PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.Pada bulan Juli 1959
parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden
- sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan
bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang
penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin".
PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan
anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara
Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara
kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan
independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan
ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun,foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan
korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
2. Versi Lain Dalang
Peristiwa G 30 S ( Enam Versi Dalang Gerakan 30 September (G30S) Tahun 1965 )
Inilah enam versi dalang Gerakan 30 September tahun
1965 yang menyebabkan gugurnya 7 perwira ABRI dan menimbulkan genosida yang
menewaskan ribuan orang sipil dengan dalih pembersihan komunis dari Indonesia.
a. Partai Komunis Indonesia
(PKI) : PKI sebagai
dalang G30S merupakan versi yang paling populer, paling kuno, dan paling
melekat di ingatan dan hati sanubari seluruh rakyat Indonesia. Bahkan singkatan
resmi untuk gerakan ini adalah G30S/PKI yang diterjemahkan sebagai Gerakan 30
September oleh PKI. Selama masa Orde Baru setiap malam tanggal 30 September
seluruh rakyat Indonesia diwajibkan menonton film kolosal tentang G30S/PKI
dengan tujuan mengenang para pahlawan revolusi. Setelah rezim Soeharto tumbang
belakangan banyak pendapat yang mengatakan bahwa film tersebut hanyalah
propaganda dalam bentuk seluloid, film kolosal sebagai doktrinasi yang
melanggengkan kekuasaan Soeharto. Banyak juga ahli sejarah yang mempertanyakan
doktrin bahwa PKI sebagai dalang gerakan berdarah ini. Kalau memang PKI
memberontak kenapa 3,5 juta anggotanya-yang menjadikan PKI partai komunis
terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan RRC-tidak melawan ketika
terjadi pembersihan oleh ABRI? Mengapa partai komunis dengan jumlah anggota
terbanyak diantara negara-negara non-komunis itu sangat mudah diruntuhkan dalam
waktu beberapa hari saja? Bahkan putusan Mahkamah Militer Luar Biasa saja hanya
menyebutkan individu-individu tertentu yang dijatuhi hukuman mati atau seumur
hidup dengan alasan terbukti melakukan makar. Tidak menyebutkan PKI yang
melakukan maker.
b.Sebagian Perwira Angkatan
Darat dengan PKI sebagai Pemain Kedua : Penentangan terhadap versi pertama diungkapkan oleh
Benedict Anderson dan Ruth McVey pada tahun 1966. Mereka berdua mengatakan
bahwa G30S berawal dari persoalan intern TNI AD. Dalam teorinya yang kemudian
diterbitkan dan dikenal sebagai “Cornell Paper” (1971) beberapa perwira TNI AD
dari Kodam IV/Diponegoro kesal melihat para jenderal hidup berfoya-foya di
Jakarta. Para perwira dari Jawa Tengah itu kemudian mengajak Angkatan Udara
Republik Indonesia (AURI) dan PKI dalam menjalankan operasinya. Versi ini agak
lemah karena faktanya Brigjen Supardjo berasal dari Kodam Siliwangi demikian
pula dengan Mayor Udara Sujono, walaupun memang Untung dan Latief dari Kodam
IV/Diponegoro. Maka kemudian versi ini ditengahi oleh Harold Crouch dalam The
Army and Politics (1978) yang menolak Cornell Paper dengan
mengatakan bahwa inisiatif awal gerakan ini timbul dari tubuh TNI AD sedangkan
PKI bertindak sebagai “Pemain Kedua” dengam mengacu pada keterlibatan Sjam
Kamaruzaman dan Pono-dari Biro Chusus PKI. Tetapi versi ini pun tidak
menjelaskan lebih lanjut tentang mengapa gerakan dirancang dengan buruk dan
mengapa selang waktu pengumuman pertama dan kedua berselang 5 jam, padahal
kunci kudeta adalah pada kecepatan dan ketepatan waktu.
c. Soekarno : Pada tahun 1974 seorang penulis belanda bernama
Antonie Dake meneebitkan pengakuan ajudan Bung Karno, Bambang Widjanarko dalam The
Devious Dalang. Dalam pengakuannya Bambang Widjanarko mengatakan bahwa pada
tanggal 4 Agustus 1965 Presiden Soekarno memanggil Letkol.Untung dan
memerintahkannya mengambil tindakan terhadap jenderal-jenderal yang tidak
loyal. Sebenarnya pengakuan Bambang Widjanarko dapat dikonfrontasi dengan
keterangan Bung Karno tetapi beliau sudah terlanjur wafat. Belakangan diketahui
bahwa pengakuan Bambang Widjanarko hanyalah strategi untuk mencegah bangkitnya
pendukun Soekarno dalam pemilihan umum Juli 1971. Hal ini diketahui setelah
Bambang Widjanarko akhirnya mengakui sendiri bahwa saat itu ia dipaksa bersaksi
demikian. Juga kalau benar bahwa Presiden Soekarno yang memerintahkan
penculikan 7 perwira itu, mengapa malam 1 Oktober 1965 beliau tidak langsung
menuju Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma-tempat pengumpulan para jenderal
yang diculik? Mengapa harus berputar-putar keliling Jakarta seperti orang
kebingungan?
d. Soeharto
:Versi ini
pertama kali diungkapkan oleh W.F.Wertheim dalam artikelnya yang berjudul Soeharto
and the Untung Coup-The Missing Link (1970). Dikatakan bahwa pada malam 1
Oktober 1965 terjadi pertemuan antara Soeharto dengan Latief dan Letkol
Untung-pimpinan tim penculik ketujuh jenderal. Tetapi banyak pula ahli sejarah
dan politik yang berpendapat bahwa Soeharto bukan tipe orang jenius yang bisa
merancang kudeta secara sistematis. Soeharto hanyalah orang yang sudah tahu
sebelum kejadian nahas itu terjadi-melalui pertemuannya dengan Untung dan
Latief-sehingga ia menjadi orang yang paling siap. Kesiapannya inilah yang
menjadi senjata mematikan untuk menumpas PKI sekaligus merebut kekuasaan dari
Soekarno.
e. Amerika Melalui Central
Intelegence Agency (CIA) : Amerika “gatal” melihat perkembangan PKI di Indonesia.
Sebagai “Macan Asia”, berkuasanya komunis di Indonesia bisa menimbulkan efek
domino terhadap negara-negara lain di Asia Tenggara. Jika hal ini terjadi maka
berarti kiamat bagi Amerika. Hal ini sebenarnya telah disinyalir oleh Bung
karno yang dismpaikan dalam pidato Nawaksara (1967) yang menyebut adanya
“subversi Nekolim”. Versi ini pada intinya menyatakan bahwa Amerika membujuk
TNI AD untuk mengambil kekuasaan dari tangan Soekarno yang pro-komunis dengan
membentuk Dewan Jenderal. Isu mengenai Dewan Jenderal-yang sebenarnya belum
terbentuk karena TNI AD masih menunggu saat yang tepat-ini membuat PKI khawatir
sehingga timbulah tindakan untuk mencegah perebutan kekuasaan oleh TNI AD
dengan cara menculik 7 perwira tinggi AD. Tindakan penculikan yang kemudian
dihembuskan sebagai tindakan pemberontakan inilah yang kemudian dijadikan dasar
tentara-atau Soeharto-untuk membubarkan PKI dan memburu kader-kadernya sampai
habis.
f. Sjam Kamaruzaman sebagai
Ketua Biro Chusus Central PKI : Versi yang keenam ini adalah versi yang paling
mutakhir. Pertama kali disampaikan oleh John Roosa dalam bukunya berjudul Dalih
Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (2008). Dalam
bukunya Roosa mengungkapkan bahwa dalam tubuh PKI sebenarnya tidak ada sistem
komando yang terpusat. Dalam tubuh PKI ada 2 kubu yaitu kubu militer (Letkol
Untung, Latief, dan Sujono) dan Biro Chusus (Sjam, Pono, dengan Aidit sebagai
latar belakang). Memang keberadaan Biro Chusus seperti hantu, tidak terlalu
terekspos dan tidak banyak yang tahu karena memang tujuan pembentukannya adalah
sebagai badan intelejen, organisasi bawah tanah PKI yang bertugas menyusupi
tentara. Badan ini dibentuk oleh Aidit-ketua umum PKI-dan berada langsung di
bawah komando Aidit. Sjam memegang peranan penting karena bertindak sebagai
penghubung antara pihak Untung dengan Aidit. Sayangnya Sjam tidak benar-benar
menjadi penghubung. Banyak laporan di lapangan yang kemudian tidak disampaikan
kepada Aidit tetapi justru ditindaklanjuti sendiri. Saat upaya rencana
penggagalan Dewan Jenderal disampaikan kepada Presiden Soekarno, beliau menolak
tindakan tersebut. Dari sini kubu PKI terpecah menjadi 2. Kubu militer yang
dipimpin oleh Letkol Untung ingin mematuhi Bung Karno tetapi kubu Biro Chusus
yang dipegang Sjam ingin melanjutkan rencana. Perpecahan yang disebabkan
arogansi Sjam ini menyebabkan :
· Lamanya
selang waktu antara pengumuman pertama dengan pengumuman selanjutnya. Juga
menjelaskan mengapa antara pengumuman pertama dan kedua sangat drastis. Pagi
hari diumumkan bahwa Presiden Soekarno dinyatakan selamat dari rencana Dewan
Jenderal. Tetapi siangnya langsung diumumkan pembentukan Dewan Revolusi dan
pembubaran kabinet. Gagalnya gerakan ini karena ada kerancuan yang nyata antara
“menyelamtakan presiden” dengan cara menculik Dewan Jenderal dengan “percobaan
kudeta” dengan cara membentuk Dewan Revolusi dan membubarkan kabinet.Dalam
versi keenam ini terungkap bahwa sebenarnya G30S lebih tepat dikatakan sebagai
aksi-untuk menculik tujuh jenderal dan dihadapkan pada Presiden, bukan gerakan.
Sebab, peristiwa ini merupakan aksi sekelompok orang di Jakarta dan Jawa Tengah
yang dapat ditumpas dalam waktu singkat. Namun aksi yang berakibat fatal-dengan
terbunuhnya enam jenderal-karena perencanaan yang buruk dan arogansi Sjam ini
dijadikan dasar oleh Soeharto untuk menumpas PKI sampai ke akar-akarnya.
Semisal Sjam Kamaruzaman melaporkan kondisi sebenarnya kepada Aidit bahwa
kekuatan mereka belum sempurna, kemudian hanya diputuskan untuk menculik
ketujuh jenderal, lalu dihadapkan kepada Presiden unutk dimintai
pertanggungjawaban tentang Dewan Jenderal, maka mungkin sejarah akan berkata
lain. Mungkin massa akan turun ke jalan menuntut dipecatnya ketujuh jenderal
kemudian tokoh-tokoh PKI akan diberikan posisi stratgeis di pemerintahan oleh
Presiden Soekarno. Mungkin juga Soeharto tidak akan berkuasa selama 35 tahun di
negeri ini. Hanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimunculkan dari fakta
sejarah karena sejarah tidak bisa dikembalikan.
3. Tindakan -
Tindakan
dalam pelaksanaan pemberontakan PKI
Dalam melaksanakan pemberontakannya, PKI melakukan
tindakan-tindakan :
1. Pada tanggal 1 Oktober 1965
sekitar pukul 01.30, Letkol Inf. Untung memberikan perintah pelaksanaan
gerakan. Sasaran gerakan adalah para perwira tinggi Angkatan Darat.
Kesatuan-kesatuan bersenjata yang bertugas dibagi menjadi 3 pasukan, yaitu :
a) Pasukan Pasopati dipimpin oleh Lettu If. Dul Arief dengan tugas
menculik tujuh perwira tinggi Angkatan Darat
b) Pasukan Bimasakti dipimpin oleh Kapten Suradi yang bertugas
menguasai kota Jakarta
c) Pasukan Gatotkaca dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukasno
berfungsi sebagai pasukan cadangan yang berkedudukan di Lubang Buaya
2. Pada tanggal 1 Oktober 1965,
sekitar pukul 03.00 dini hari, PKI menculik dan membunuh perwira-perwira tinggi
Angkatan Darat, mereka adalah :
a) Letnan Jenderal Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat)
b) Mayor Jenderal S. Parman (Asisten I Men/Pangad)
c) Mayor Jenderal R. Suprapto (Deputi II Men/Pangad)
d) Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Men/Pangad)
e) Brigadir Jenderal Donald Kacus Panjaitan (Asisten IV Men/Pangad)
d) Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo (Inspktur Kehakiman/Oditu
Jenderal TNI-AD)
g) Letnan Satu Piere Andreas Tendean (Ajudan Menjo Hankam/Kepala Staf
Angkatan Bersenjata)
h) Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun (Pengawal rumah wakil PMII Dr.
J Leimena)
3.
Menguasai dua buah sarana komunikasi yaitu
studio RRI Pusat di Jalan Merdeka Barat dengan Kantor Telekomunikasi di Jalan
Merdeka Selatan
4. Menyiarkan pengumuman lewat RRI
pada tanggal 1 Oktober 1965 tentang :
a) Adanya Dewan Jenderal yang akan merebut kekuasaan
b) Dekrit tentang pembentukan Dewan Revolusi di pusat dan di daerah
serta pendemisioneran Kabinet Dwikora
c) Dua buah keputusan Dewan Revolusi, yaitu :
·
Susunan Dewan Revolusi yang beranggotakan
45 orang dengan ketuanya Letnan Kolonel Untung Sutopo
·
Penghapusan pangkat jenderal. Pangkat
tertinggi dalam TNI adalah Letnan Kolonel
Di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, PKI
melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso (komandan korem 072/Yogyakarta)
dan Letnan Kolonel Sugiyono (kepala staf korem 072/Yogyakarta). Mereka diculik
PKI pada sore hari 1 Oktober 1965 oleh pemberontak PKI dari Batalion “L” di
Desa Keuntungan. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak
berhubungan dengan Dewan Revolusi.
4. Upaya Penanggulangan G 30 S/PKI
1) Tanggal 1 Oktober 1965 = Operasi penumpasan G 30 S/PKI dimulai sejak tanggal 1
Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI pusat dan Kantor Pusat Telekomunikasi dapat
direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan
Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para Kujang/328 Siliwangi, dan dibantu
pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa basis G 30 S/PKI berada di sekitar
Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke sana.
2) Tanggal 2 Oktober 1965 = Pada
tanggal 2 Oktober 1965, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di
bawah komando Kolonel Sarwo Edhi Wibowo atas perintah Mayjen Soeharto. Pada
pukul 12.00 siang, seluruh tempat itu berhasil dikuasai oleh TNI-AD.
3) Tanggal 3 Oktober 1965
: Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 1965,
pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I Santoso berhasil menguasai daerah
Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI-AD dipergiat dan atas
petunjuk Kopral Satu Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G 30 S/PKI, tetapi
berhasil melarikan diri didapat keterangan bahwa para perwira TNI-AD tersebut
dibawa ke Lubang Buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara intensif,
akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik
dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur
yang bergaris tengah 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal
dengan nama Sumur Lubang Buaya.
4) Tanggal 4 Oktober 1965 : Pada tanggal 4 Oktober, penggalian Sumur Lubang Buaya
dilanjutkan kembali (karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 17.00 WIB
hingga keesokan hari) yang diteruskan oleh pasukan Para Amfibi KKO-AL dengan
disaksikan pemimpin sementara TNI-AD Mayjen Soeharto. Jenazah para perwira
setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik
yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia
betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat.
5) Tanggal 5 Oktober 1965 : Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI-AD
tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya
disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat.
6) Tanggal 6 Oktober 1965 : Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan
pemerintah yang diambil dalam Sidang Kabinet Dwikora, para perwira TNI-AD
tersebut ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi.
